PENDALAMAN TUGAS UNSUR PIMPINAN DPRD KE GRESIK DAN SURABAYA

image

TANA PASER – Dalam upaya menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para wakil rakyat,  unsur  pimpinan  DPRD Kabupaten Paser yang terdiri dari Ketua H. Kaharuddin, SE,MM, Wakil Ketua H.Latif Thaha, S.Ag, serta Ridhawati Suryana melaksanakan kunjungan  dan pendalaman tugas  ke Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik  Provinsi Jawa Timur. Pendalaman tugas ini berkaitan dengan berbagai  dinamika internal lembaga DPRD maupun  usulan  Pemerintah Daerah kepada DPRD   yang harus segera   diambil sikap  oleh para wakil rakyat tersebut, diantaranya usulan hibah aset tidak bergerak milik  Pemerintah Daerah Kabupaten Paser   kepada Instansi Vertikal dan evaluasi terhadap kinerja  pengawasan DPRD  atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah maupun  kebijakan internal lembaga DPRD Kabupaten Paser.

Tempat dan tujuan   kunjungan sekaligus pendalaman tugas  dipilih Kabupaten Gersik dan Kota Surabaya yang kami anggap  baik dalam pengelolaan aset maupun kebijakan internal lembaga DPRD  dalam menghadapi berbagai  permasalahan internal maupun ekternal. “Berbagai permasalahan harus segera dicarikan solusinya, agar setiap usulan dari Pemerintah Daerah, maupun pengaduan/aspirasi  dari masyarakat   harus segaera ada jawabannya  dan mengambil sikap atas permasalahan tersebut karena sebagai wakil rakyat harus memberikan jawaban atas  kebijakan yang akan  diputuskan secara bersama dengan pemerintah daerah“ Ungkap H. Kharuddin saat kunjungan kerja (21/3).

Dalam kunjungan ini, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Paser diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki, SH,MH, sementara di Kabupaten Gresik    diterima oleh Ketua  Komisi B Subakti, SH dan Ketua BK DPRD Gresik Julfan Hasim, SH, MH yang  berdiskusi sangat cair membicarakan berbagai permasalahan  dalam pelaksanaaan tugas sebagai anggota DPRD khususnya permasalahan hibah dan kedudukan pimpinan DPRD dalam Pansus.

Permasalahan hibah belakang ini menjadi salah satu  fokus bahasan  anggota DPRD Kabupaten Paser  dalam  rapat khususnya rapat   komisi gabungan. Sebagaimana diketahui bahwa   Pemerintah  Kabupaten Paser  berencana menghibahkan lahan dan bangunan   Islamic Center yang terletak di Jalan Jendral Sudirman kepada Kejeksaan Negeri Tanah Grogot,  hal ini didasarkan atas pertimbangan  manfaat dan kebutuhan yang saling  mendukung terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan, namun demikian pelaksanaan hibah ini harus   slektif,  penuh kehati-hatian dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan hibah  tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, “kita perlu berhati-hati  dan  mendengarkan  aspirasi masyarakat khusnya ormas-ormas  Islam yang menempati gedung saat ini, karena awalnya gedung tersebut adalah Gedung Dakwah  sekarang menjadi Islamic center, disamping itu perlu pertimbangan  dampak sosial  dari perubahan status aset tersebut, karena ada masyarakat umum disekitarnya yang menggunakan akses jalan di lokasi tersebut. Ungkap H.Latif Thaha saat dimintai tanggapannya.

Terkait dengan surat Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang meminta persetujuan hibah dari DPRD Kabupaten Paser  Latif Thaha menjelaskan bahwa setelah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan berbagai pihak   sebenarnya Pemerintah Daerah dapat saja memberikan hibah kepada Instansi Vertikal tanpa harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Paser,  sebagaimana disebutkan dalam   Permendagri Nomor 19 Tahun 2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 331 Ayat (1)  menyatakan bahwa, Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk : (a).tanah dan/atau bangunan; atau (b). selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Selanjutnya ayat  (2) peraturan tersebut menjelaskan syarat bahwa barang tersebut adalah:

a.  Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b.  harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;

  1. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;

d.  diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e.  dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Kemudian dalam Pasal 335  ayat (1) peraturan tersebut mengatakan bahwa “Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional”.

Jadi  bila menelah  antara Pasal 331 dan Pasal 335 ada pengecualian untuk kepentingan bersama/umum, namun demikian kita patut mengapresiasi  Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang tetap  meminta pertimbangan DPRD dalam pelaksanaan hibah tersebut,  dan  nantinya DPRD akan memberikan jawaban secara tertulis terhadap usulan hibah tersebut, karena pemerintah daerah  merupakan mitra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang harus saling menjaga dan mendukung berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat secara umum “Ungkapnya”  

 

Fri, 24 Mar 2017 @07:58


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER | membangun paser untuk semua · All Rights Reserved