logo
pengunjung

widgets
hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Buku Saku DPRD Kab.Paser

Tim sukses (Timses) pemekaran Paser Selatan (Passel), berkunjung ke gedung DPRD Paser

image

 

TANA PASER – Tim sukses (Timses) pemekaran Paser Selatan (Passel), berkunjung ke gedung DPRD Paser menemui perwakilan komisi I DPRD. Pertemuan ini dalam rangka membahas hasil perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih diperjuangkan, Jumat (2/9).
Sekjen Timses Passel Arbain M Noor mengungkapkan permintaannya dalam waktu dekat komisi I DPRD beserta unsur pimpinan, ikut dalam kunjungan  ke komite I DPD RI di Jakarta bersama Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi. 
“ Kami berharap komisi I mengetahui apa saja kendala dan progres terkait rencana DOB ini. Begitu Peraturan Pemerintah (PP) terbit, ada beberapa hal yang wajib dipenuhi timses pastinya, dan itu membutuhkan pendampingan dari legislator selaku mitra pemerintah,” ujarnya.
Untuk di Kaltim, Arbain menguraikan ada daerah lain yang juga sedang mengejar persetujuan DOB yakni Samarinda Seberang (Samarinda Selatan), Berau Pesisir, Kutai Utara. Ketiga daerah bersama-sama sedang melakukan pendekatan ke pemerintah pusat untuk disetujui pemekaran, hal itu pula yang dia harapkan untuk Passel. Termasuk bantuan dari pihak legislatif.
Sementara ketua komisi I Abdullah mengatakan DPRD Paser sepenuhnya mendukung pemekaran tersebut, untuk permohonan pendampingan nantinya ke komite I DPD RI, dia optimis DPRD akan hadir mendampingi.
“ Untuk penjadwalannya kami bersama Badan Musyawarah (Banmus) akan melakukan penyesuaian nanti. DPRD yang merupakan lembaga dari pemerintahan, selalu siap berkoordinasi serta memabntu bersama timses. Apa saja yang mampu kami bantu, itu akan kami kerahkan. Yang terpenting komunikasi kita selalu berjalan,” ujar Politikus Partai Demorat itu.
Saat ini sejumlah daerah di Indonesia sedang mengajukan pemekaran wilayah ke pemerintah pusat melalui DPD RI. Passel sendiri disebutkan sudah memenuhi kriteria untuk administratif dan mendapat rekomendasi langsung dari pihak Kemendagri.
Kini hanya tinggal menunggu pemerintah pusat mengesahkan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Tata Cara Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) sebagai turunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Tue, 6 Sep 2016 @10:18


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved