DPRD Paser kala menjamu sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai desa yang meminta aturan Pilkades segera direvisi,

image

 

 
TANA PASER – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) semakin dekat, namun masih ada sejumlah protes dari beberapa warga desa terkait status ijazah yang yang harus dicantumkan bakal calon kepala desa. Meskipun pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat ke daerah perihal legal opinion Perda Pilkades Paser, sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Paser menanyakan kejelasan aturan tersebut, Selasa (30/8).
“ Mengapa kami seolah dipersulit, bupati dan DPR saja bisa menggunakan ijazah paket. Mengapa untuk kades tidak?,” ujar warga desa yang tidak ingin disebutkan namanya.
Menanggapi protes itu, anggota Pansus Perda Hamransyah menuturkan DPRD melaksanakan segala kebijakan sesuai yang tertuang dalam perda. Pihaknya akan membantu mengakomodir keinginan bakal calon kades agar bisa maju tanpa dibatasi aturan tertentu.
Hal senada diungkapkan Abdullah, ketua komisi I itu menjelaskan dalam usulan perubahan aturan tentunya ada mekanisme yang harus dilalui. Tidak bisa cepat dan bersifat instan, DPRD mengusulkan agar para bakal calon yang masih belum menerima aturan agar menanyakan polemik ini ke pihak eksekutor yakni pemerintah.
“ Setelah ada informasi terbaru dari  pemerintah, selanjutnya baru dirapatkan bersama antara, legislatf, eksekutif, dan masyarakat mencari kesepakatan bagaimana baiknya,” tambah Ikhwan Antasari. 
Ditambahkan dari anggota Pansus lainnya Nurhayati, untuk semua usulan dan aspirasi para bakal calon kades, DPRD terus menampung. Namun dalam mekanismenya, tidak hanya dari legislatif yang bisa mengambil keputusan. Perlu keputusan dari pihak eksekutif.
“ Insya Allah selasa depan kita akan kembali mengadakan pertemuan dengan instansi terkait untuk mengakomodir permintaan warga ini. Dari enam desa yang hadir, permintaan mereka hampir semua sama yakni tentang ijazah yang wajib dicantumkan untuk maju sebagai bajak calon kades. Semoga saja tahapan pilkades ini tidak terganggu sampai hari H,” ucap Politikus Partai Hanura itu. 

TAMPUNG USULAN: DPRD Paser kala menjamu sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai desa yang meminta aturan Pilkades segera direvisi, Selasa (30/8). Regulasi Pemilihan Kepala DesaDPRD : Pansus Terus Akomodir Permintaan Warga ==subTANA PASER – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) semakin dekat, namun masih ada sejumlah protes dari beberapa warga desa terkait status ijazah yang yang harus dicantumkan bakal calon kepala desa. Meskipun pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat ke daerah perihal legal opinion Perda Pilkades Paser, sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Paser menanyakan kejelasan aturan tersebut, Selasa (30/8).“ Mengapa kami seolah dipersulit, bupati dan DPR saja bisa menggunakan ijazah paket. Mengapa untuk kades tidak?,” ujar warga desa yang tidak ingin disebutkan namanya.Menanggapi protes itu, anggota Pansus Perda Hamransyah menuturkan DPRD melaksanakan segala kebijakan sesuai yang tertuang dalam perda. Pihaknya akan membantu mengakomodir keinginan bakal calon kades agar bisa maju tanpa dibatasi aturan tertentu.Hal senada diungkapkan Abdullah, ketua komisi I itu menjelaskan dalam usulan perubahan aturan tentunya ada mekanisme yang harus dilalui. Tidak bisa cepat dan bersifat instan, DPRD mengusulkan agar para bakal calon yang masih belum menerima aturan agar menanyakan polemik ini ke pihak eksekutor yakni pemerintah.“ Setelah ada informasi terbaru dari  pemerintah, selanjutnya baru dirapatkan bersama antara, legislatf, eksekutif, dan masyarakat mencari kesepakatan bagaimana baiknya,” tambah Ikhwan Antasari. Ditambahkan dari anggota Pansus lainnya Nurhayati, untuk semua usulan dan aspirasi para bakal calon kades, DPRD terus menampung. Namun dalam mekanismenya, tidak hanya dari legislatif yang bisa mengambil keputusan. Perlu keputusan dari pihak eksekutif.“ Insya Allah selasa depan kita akan kembali mengadakan pertemuan dengan instansi terkait untuk mengakomodir permintaan warga ini. Dari enam desa yang hadir, permintaan mereka hampir semua sama yakni tentang ijazah yang wajib dicantumkan untuk maju sebagai bajak calon kades. Semoga saja tahapan pilkades ini tidak terganggu sampai hari H,” ucap Politikus Partai Hanura itu. 

Thu, 1 Sep 2016 @07:01


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER | membangun paser untuk semua · All Rights Reserved