Budi Santoso Reses

image

 

Masa krisis, Reses Tetap Eksis
TANA PASER – Ditengah krisis anggaran yang melanda seluruh pemerintahan baik kota maupun kabupaten. Angggota DPRD Paser yang bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat melaui reses harus tetap berjalan sesuai amanah undang-undang.
Dasar Pelaksanaan Reses antara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU RI No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU RI No  27  Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
Hal itulah yang disampaikan Budi Santoso dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Paser usai melaksanakan kewajiban masa resesnya, Jumat (26/8). Di ruang kerjanya, Budi menuturkan bertemu masyarakat adalah suatu kewajiban sebagai legislator. Meskipun masyarakat sebagian ada yang tidak memahami kendala yang menyebabkan reses dewan terhambat.
“ Di sinilah tugas kita menginformasikan langsung kepada warga. Apa sebenarnya yang sedang melanda pemerintahan kita, tentunya defisit anggaran perlu diketahui,” ucap Biso panggilan akrabnya.
Dia mengatakan krisis anggaran yang terjadi sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang melibatkan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, disaat ada kesempatan bertemu Biso selalu menyampaikan informasi penting.
“ Sehingga setiap pertemuan tidak  bersifat satu arah. Bukan kita saja yang mendegar, melainkan warga juga,” imbuhnya. 
Politisi PDI Perjungan itu menggelar masa reses di Desa Muara Andeh dan Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kamis (25/8). Dari kedua desa, Biso menjelaskan sebagian masyarakat Muara Andeh memiliki ternak lebah madu. Namun masih minim perhatian dari pemerintah dari segi pembinaan.
Jika saja serius dalam pembinaan, menurutnya madu khas Paser berpotensi besar pasarnya menjadi komoditas unggulan. Selain itu dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Untuk di Rantau Atas yang mayoritas warga beraktivitas di perkebunan karet, ketua komisi III itu mengatakan warga menginginkan lokasi khusus tempat pengepul untuk menjual hasil kebun mereka. 

Wed, 31 Aug 2016 @07:07


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER | membangun paser untuk semua · All Rights Reserved