Wacana Pengurangan dan Pemotongan Honor PTT

image

 

TANA PASER – Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau biasa disebut honorer di lingkungan Pemkab Paser mulai resah, pasalnya wacana pemkab memangkas honor serta jumlah honorer yang diangap kinerjanya kurang efektif semakin berhembus kencang.
Hal ini membuat komisi I DPRD Paser sebagai mitra dibidang terkait turut bicara. Meskipun pihak DPRD ataupun komisi I belum mendapat koordinasi secaar resmi dari pemkab terkait wacana tersebut, menurutnya jika pemerintah mengambil kebijakan itu pihaknya merasa setuju.
“ Kami setuju jika memang tenaganya tidak terlalu dibutuhkan keberadaannya,” ujar Raffi, kemarin (29/8).
Lebih lanjut dia menjelaskan hal itu memang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ditambah lagi info terakhir dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih banyak honorer yang tidak terdata, karena masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) melakukan perekrutan tanpa berkoordinasi.
Tetapi dia berkata balik akan mempertahankan status honorer jika memang layak dipertahankan dan keuangan daerah masih memungkinkan membayar. Menyangkut kesejahteraan yang bakal terpangkas, Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu berujar daerah sudah selayaknya membayar sesuai keadaan keuangan. Apabila sudah membaik, maka wajib pula dikembalikan sesuai standar. 
Untuk pemilihan yang mana wajib dikurangi dan dipertahankan, dia memberikan usul agar setiap pimpinan diseluruh instansi memberikan evaluasi rutin setiap bulan terkait kinerja honorer.
“ Nanti terlihat mana yang kinerjanya rajin dan sebaliknya. Selain itu bisa menjadi motivasi kerja dan persaingan yang sehat layaknya di perusahaan,” tutupnya. 

Wed, 31 Aug 2016 @06:55


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Buku Saku DPRD Kab.Paser

pengunjung

widgets
RSS Feed

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved