Pembahasan Perda Ketertiban Umum

image

 

TANA PASER -  Pansus DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang instansi terkait. Pembahasan pertemuan ialah mengenai pembahasan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum, kemarin (24/8).
Sejumlah SKPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seluruh Camat, Dinas Sosial, Bagian Hukum Setkab Paser, dan lainnya hadir guna membicarakan poin pada Perda yang diusulkan layak direvisi.
Sejumlah poin seperti makan dan minuman yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Konten yang mengandung pornografi, hewan peliharaan, pendistribusian atau pengangkutan minuman beralkohol, larangan memberikan sumbangan kepada pengemis, dan berbagai elemen yang menyangkut ketertiban umum lainnya.
Ketika pimpinan rapat menannyakan tentang penindakan petugas berwenang dalam penertiban umum, Kepala Satpol PP Paser Muhammad Sidik mengatakan pihaknya hanya sebagai eksekutor. Untuk arahan penindakan, pihaknya bergerak ketika ada laporan dari instansi bersangkutan.
“ Meskipun masih ada sejumlah instansi yang belum maksimal melaksanakan tugasnya. Contoh instansi perizinan, mereka yang mengeluarkan izin namun tidak pernah mengawasinya. Setelah ada masalah baru dilimpahkan ke Satpol. Padahal harus melalui satu atau dua tahapan dulu baru terakhir Satpol wajib menindak,” terangnya.
Ketua Pansus Hendrawan Putra mengungkapkan pada intinya DPRD memiliki semangat yang sama dengan seluruh instansi penyelenggara, yakni menciptakan ketertiban umum untuk masyarakat. Dia mengakui banyak masukan dari seluruh instansi yang menginginkan beberapa poin dalam perda bisa dirubah, setelah masuk draf usulan tersebut pihaknya akan segera menggelar rapat bersama Badan Musyawarah (Banmus) untuk mengakomodir mana prioritas dan mana yang bukan.
“ Urusan ketertiban umum ini sangat luas, mulai dari hewan hingga perilaku manusia. Beberapa yang cukup penting ialah tentang pemotongan hewan qurban, pendistribusian minuman beralkohol. Di sini pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pencerahan terkait syariat. Perlu diingat ini adalah raperda perubahan pertama dari awal terbitnya Perda pada 2008,” jelas Politikus Partai Demokrat itu. 

Thu, 25 Aug 2016 @08:46


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip
pengunjung

widgets
Buku Saku DPRD Kab.Paser

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved