Perlu Ketegasan Tentang Perda Penertiban Umum

image

 

TANA PASER - Merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Hal itu lah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
Namun dalam penerapan dan tindak tegasnya, seringkali masih lemah. Ketua Pansus Rancangan Peraturah Daerah (Raperda) Tentang Penertiban Umum, Hendrawan Putra menuturkan khususnya kawasan Rumah Sakit harus ada tindakan khusus petugas dalam menindak.
Pasalnya kata dia, merokok di kawasan tersebut merupakan pelanggaran besar secara etika maupun kesehatan. Dia menginginkan pihak terkait betul-betul memperhatikan sterilisasi asap rokok di lingkungan yang harusnya menjadi bebas polusi itu. 
Sudah jelas menurut wakil ketua komisi II itu dalam Perda disebutkan Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produksi tembakau.
“ Tempat sarana kesehatan menyangkup keseluruhan, pendidikan, ibadah, angkutan umum, fasilitas umum milik swasta dan pemerintah, dan tempat terbuka lainnya yang dimanfaatkan untuk masyarakat,” jelas Politikus Partai Demokrat itu.
Apalagi mendengar wacana pemerintah pusat menaikkan harga rokok, Hendra mengatakan pemerintah harus melakukan pembinaan yakni berupa perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok. Sanksi yang tegas diperlukan agar oknum yang melanggar tersebut mendapat efek jera. 
“ Di sini lah peran instansi berkoordinasi antar lini, baik itu kepada masyarakat dan aparat berwenang. Sehingga tidak ada lagi yang dirugikan akibat asap rokok,” pungkasnya. 

Perlu Ketegasan Tentang Perda Penertiban Umum Perda Kawasan Bebas Asap Rokok di Rumah Sakit ==subTANA PASER - Merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Hal itu lah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.Namun dalam penerapan dan tindak tegasnya, seringkali masih lemah. Ketua Pansus Rancangan Peraturah Daerah (Raperda) Tentang Penertiban Umum, Hendrawan Putra menuturkan khususnya kawasan Rumah Sakit harus ada tindakan khusus petugas dalam menindak.Pasalnya kata dia, merokok di kawasan tersebut merupakan pelanggaran besar secara etika maupun kesehatan. Dia menginginkan pihak terkait betul-betul memperhatikan sterilisasi asap rokok di lingkungan yang harusnya menjadi bebas polusi itu. Sudah jelas menurut wakil ketua komisi II itu dalam Perda disebutkan Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produksi tembakau.“ Tempat sarana kesehatan menyangkup keseluruhan, pendidikan, ibadah, angkutan umum, fasilitas umum milik swasta dan pemerintah, dan tempat terbuka lainnya yang dimanfaatkan untuk masyarakat,” jelas Politikus Partai Demokrat itu.Apalagi mendengar wacana pemerintah pusat menaikkan harga rokok, Hendra mengatakan pemerintah harus melakukan pembinaan yakni berupa perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok. Sanksi yang tegas diperlukan agar oknum yang melanggar tersebut mendapat efek jera. “ Di sini lah peran instansi berkoordinasi antar lini, baik itu kepada masyarakat dan aparat berwenang. Sehingga tidak ada lagi yang dirugikan akibat asap rokok,” pungkasnya. 

 

Thu, 25 Aug 2016 @08:37


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER | membangun paser untuk semua · All Rights Reserved