DPRD Sidak Proyek APBN, Ini Temuannya

 

TANA PASER – Anggota Komisi II DPRD Paser yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek yang didanai APBN di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pondong, Kabupaten Paser, kemarin (12/11). Sidak dipimpin Ketua Komisi II Amiruddin, didampingi Muhammad Saleh, Hendrawan Putra, M Fauzy Asy’ari, Umar, Ikhwan Antasari, dan Aspiana.
Kepala KUPP Pondong Aprianus Hangki menyebut, ada tiga pekerjaan yang sedang berjalan dan telah melalui pelelangan. Yang pertama ada penambahan gudang, pembangunan rumah genset, dan pembangunan instalasi pengolahan air minum atau osmosis. Jika rampung, air dari instalasi itu bisa dinikmati masyarakat Pondong.
“Kami meminta maaf karena belum sempat memberitahukan secara tertulis kepada Pemkab Paser. Namun kami sudah memberi tahu secara lisan kepada kepala Dinas Perhubungan. Terima kasih kepada anggota dewan sudah mau memerhatikan pembangunan di lingkungan pelabuhan,” ucapnya.
Menurut Hangki, proyek ini berawal dari permasalahan pada pengembangan pelabuhan di Pondong. Menurutnya, pelabuhan ini tidak memiliki rencana induk. Selain itu, fasilitas pelabuhan yang dibangun di lahan seluas tiga hektare tidak memiliki izin bangunan.
“Selain itu, ada kegiatan proyek pada 2013 yang belum rampung. Maka saya laporkan ke pusat dan meminta bantuan. Akhirnya, pusat setuju dan mengalokasikan tambahan senilai Rp 10 miliar,” jelas Hangki.
Sementara Amiruddin menegaskan, koordinasi yang baik antara pusat ke daerah sangat penting. Baik terkait kebijakan, maupun pekerjaan yang akan berjalan. Ia berharap ini menjadi masukan bagi semua pihak agar tidak terulang demi menghindari adanya dugaan miring dari masyarakat.
“Terkait kawasan pelabuhan, kami sudah mengetahui ada pembebasan tanah seluas sembilan hektare dan itu sudah ada rencana tata ruangnya. Di sinilah pentingnya koordinasi antara pengelola pelabuhan dengan pemerintah, agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan,” kata politikus Partai Golkar itu.
Dia menyayangkan pelabuhan di Pondong belum bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Akibatnya, pendapatan asli daerah (PAD) di sektor kelautan minim, salah satunya terkendala status cagar alam.
Ditambahkan Muhammad Saleh, hal itu sebenarnya hanya masalah miskomunikasi. Karena lucu jika pemerintah daerah tidak tahu ada pembangunan di areal pelabuhan yang itu statusnya di kandang sendiri. “Kami selaku tuan rumah secara etika seharusnya mengetahui ada proyek di sini. Asisten II dan pejabat terkait lainnya bahkan juga tidak tahu. Sebagai bentuk fungsi pengawasan, kami wajib mengetahui setiap ada pembangunan di Paser. Terlebih ada lahan yang telah dibebaskan pemerintah daerah,” terang politikus PDI Perjuangan itu.
Selepas pertemuan di ruangan, anggota dewan diajak melihat proyek yang sedang berjalan. Sayangnya dari depan gerbang tidak terlihat papan rincian kegiatan proyek APBN tersebut.

Mon, 23 Nov 2015 @11:13
Tags: humasdprd


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip
pengunjung

widgets
Buku Saku DPRD Kab.Paser

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved