Gaji Dianggap Cukup Hanya Dana Perjalanan Dinas yang Perlu Ditambah

 

TANA PASER – Pro dan kontra mewarnai isu kenaikan gaji bagi wakil rakyat di seluruh Indonesia. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto menyebut, kenaikan gaji demi mencegah legislator melakukan korupsi.
Anggota Komisi I DPRD Paser Ahmad Rafi’i pun memberi tanggapan. Dia menyebut, selama ini gaji yang diterima wakil rakyat khususnya di DPRD Paser sudah cukup. Namun ada dana yang perlu mendapat perhatian khusus.
“Mungkin biaya harian perjalanan dinas. Sering kali kami sebagai anggota harus nombok untuk berbagai keperluan,” kata Rafi’i, kemarin (22/10).
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menuturkan, jika dengan wacana kenaikan gaji itu keuangan daerah masih mampu, baginya merupakan hal yang wajar. Tetapi jika itu memberatkan keuangan daerah dan juga kinerja anggota dewan masih dianggap tidak maksimal, lebih baik tunda saja.
“Kalau harus berkaca dengan DPR RI, silakan saja, itu urusan pusat. Sebagai wakil rakyat, pada dasarnya harus prihatin dengan kondisi negara saat ini,” imbuhnya.
Selama ini di mata masyarakat awam, anggota dewan adalah sosok yang memiliki banyak uang. Setiap bertemu konstituen, serasa tidak lengkap jika tidak memberikan dana. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi kebiasaan. Karena bisa menyebabkan budaya timbal balik yang tidak baik. Saat anggota DPRD merasa harus selalu memberi, bisa berdampak pada motif mencari lebih banyak lagi. Nah, berbagai macam cara dilakukan, baik itu yang halal ataupun tidak seperti korupsi.

TANA PASER – Pro dan kontra mewarnai isu kenaikan gaji bagi wakil rakyat di seluruh Indonesia. Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto menyebut, kenaikan gaji demi mencegah legislator melakukan korupsi.
Anggota Komisi I DPRD Paser Ahmad Rafi’i pun memberi tanggapan. Dia menyebut, selama ini gaji yang diterima wakil rakyat khususnya di DPRD Paser sudah cukup. Namun ada dana yang perlu mendapat perhatian khusus.
“Mungkin biaya harian perjalanan dinas. Sering kali kami sebagai anggota harus nombok untuk berbagai keperluan,” kata Rafi’i, kemarin (22/10).
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menuturkan, jika dengan wacana kenaikan gaji itu keuangan daerah masih mampu, baginya merupakan hal yang wajar. Tetapi jika itu memberatkan keuangan daerah dan juga kinerja anggota dewan masih dianggap tidak maksimal, lebih baik tunda saja.
“Kalau harus berkaca dengan DPR RI, silakan saja, itu urusan pusat. Sebagai wakil rakyat, pada dasarnya harus prihatin dengan kondisi negara saat ini,” imbuhnya.
Selama ini di mata masyarakat awam, anggota dewan adalah sosok yang memiliki banyak uang. Setiap bertemu konstituen, serasa tidak lengkap jika tidak memberikan dana. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi kebiasaan. Karena bisa menyebabkan budaya timbal balik yang tidak baik. Saat anggota DPRD merasa harus selalu memberi, bisa berdampak pada motif mencari lebih banyak lagi. Nah, berbagai macam cara dilakukan, baik itu yang halal ataupun tidak seperti korupsi.

 

Thu, 29 Oct 2015 @10:38
Tags: humasdprd


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Buku Saku DPRD Kab.Paser

pengunjung

widgets
RSS Feed

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved