Pelaku Wajib Dihukum Berat Terkait Kebakaran Hutan, Aparat Harus Tegas

 

TANA PASER – Anggota Komisi I DPRD Paser Ahmad Rafi’i meminta penegak hukum bertindak tegas kepada pihak yang sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Apalagi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Bahkan dia meminta pemerintah membekukan izin perusahaan yang sengaja membakar lahan demi membuka areal baru. “Kalau perlu di-black list atau dicabut izin usahanya. Ini merugikan masyarakat luas,” ujarnya, kemarin (22/10).
Menurutnya, banyak sektor yang terkena imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya bidang pendidikan. Pasalnya, ada sekolah yang meliburkan belajar-mengajar imbas kabut asap yang kian pekat. Begitu juga dengan pusat layanan kesehatan yang harus menerima lebih banyak penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Hukuman berat menjadi harga mati untuk para pelaku. Selain itu, perusahaan yang aktif beroperasi di Kabupaten Paser, mestinya berperan membantu pemerintah menanggulangi bencana ini. Baik pencegahan, maupun saat pemadaman dengan memberikan fasilitas ataupun dana. Setidaknya di lingkungan terdekat perusahaan tersebut beroperasi,” imbuhnya.

TANA PASER – Anggota Komisi I DPRD Paser Ahmad Rafi’i meminta penegak hukum bertindak tegas kepada pihak yang sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Apalagi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
Bahkan dia meminta pemerintah membekukan izin perusahaan yang sengaja membakar lahan demi membuka areal baru. “Kalau perlu di-black list atau dicabut izin usahanya. Ini merugikan masyarakat luas,” ujarnya, kemarin (22/10).
Menurutnya, banyak sektor yang terkena imbas dari kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya bidang pendidikan. Pasalnya, ada sekolah yang meliburkan belajar-mengajar imbas kabut asap yang kian pekat. Begitu juga dengan pusat layanan kesehatan yang harus menerima lebih banyak penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Hukuman berat menjadi harga mati untuk para pelaku. Selain itu, perusahaan yang aktif beroperasi di Kabupaten Paser, mestinya berperan membantu pemerintah menanggulangi bencana ini. Baik pencegahan, maupun saat pemadaman dengan memberikan fasilitas ataupun dana. Setidaknya di lingkungan terdekat perusahaan tersebut beroperasi,” imbuhnya.

Thu, 29 Oct 2015 @10:35
Tags: humasdprd


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Buku Saku DPRD Kab.Paser

pengunjung

widgets
RSS Feed

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved