Camat Tak Netral Akan Ditindak

 

TANA PASER – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser menggelar rapat koordinasi bersama instansi penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Jumat (23/10) sore. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir pula perwakilan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Polres Paser, dan Kodim 0904/TNG membahas persiapan pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Abdul Latif Thaha itu, membahas seputar kinerja unsur perwakilan instansi terkait pilkada.
Anggota Komisi I DPRD Paser Hamransyah, menyoroti kinerja Panwaslu Paser yang selama ini belum menunjukkan kinerja maksimal fungsi dan tugasnya.
Terutama dalam pengawasan jalannya kampanye, Hamransyah mengaku menemukan beberapa permasalahan yang dalam kapasitas panwaslu belum tegas menindak.
“Keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang ikut dalam kampanye salah satu calon sering terjadi. Ada dugaan mengajak dan memengaruhi, seharusnya sebagai pelayan masyarakat bersikap netral,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan netralitas penyelenggaraan pilkada di Bumi Daya Taka patut menjadi perhatian khusus panwaslu. Pasalnya hingga sejauh ini, ia banyak menemukan beberapa oknum PNS yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon.
“Tidak jauh-jauh, di gedung Sekretariat DPRD Paser ini saja sudah ada yang secara terang-terangan terkontaminasi ikut kegiatan yang mendukung salah satu calon bupati,” bebernya.
Setelah itu, anggota Komisi III DPRD Paser Lim Eddy Hartono menyampaikan beberapa catatannya terkait pelanggaran beberapa oknum PNS. Ia menyinggung ada oknum camat yang seharusnya mendapat teguran atau tindakan dari panwaslu karena tidak bersikap netral.
“Mengapa kita sebut camat ini terlibat? Karena ia menghadiri kampanye salah satu calon saja, sedangkan saat kampanye calon lainnya yang justru masuk wilayahnya, camat tersebut tidak hadir. Inilah yang menimbulkan anggapan kalau camat tersebut tidak netral,” terang politikus Partai Gerindra itu.
Menjawab sorotan dari DPRD Paser, Komisioner Panwaslu, Divisi Pengawasan Syamsu Rais menjelaskan, pihaknya mengimplementasikan dua strategi panwaslu dalam Pilkada Paser yakni tindakan pencegahan dan penindakan.
Saat ini pihaknya berusaha melaksanakan kedua strategi tersebut. “Untuk penindakan, kami sudah menindaklanjuti sejumlah laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran kampanye. Nanti jika memang diperlukan buktinya, silakan ke kantor Panwaslu, kami akan tunjukkan berkasnya,” tutup Syamsu Rais.

TANA PASER – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser menggelar rapat koordinasi bersama instansi penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Jumat (23/10) sore. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir pula perwakilan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Polres Paser, dan Kodim 0904/TNG membahas persiapan pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Abdul Latif Thaha itu, membahas seputar kinerja unsur perwakilan instansi terkait pilkada.
Anggota Komisi I DPRD Paser Hamransyah, menyoroti kinerja Panwaslu Paser yang selama ini belum menunjukkan kinerja maksimal fungsi dan tugasnya.
Terutama dalam pengawasan jalannya kampanye, Hamransyah mengaku menemukan beberapa permasalahan yang dalam kapasitas panwaslu belum tegas menindak.
“Keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang ikut dalam kampanye salah satu calon sering terjadi. Ada dugaan mengajak dan memengaruhi, seharusnya sebagai pelayan masyarakat bersikap netral,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan netralitas penyelenggaraan pilkada di Bumi Daya Taka patut menjadi perhatian khusus panwaslu. Pasalnya hingga sejauh ini, ia banyak menemukan beberapa oknum PNS yang secara terbuka mendukung salah satu pasangan calon.
“Tidak jauh-jauh, di gedung Sekretariat DPRD Paser ini saja sudah ada yang secara terang-terangan terkontaminasi ikut kegiatan yang mendukung salah satu calon bupati,” bebernya.
Setelah itu, anggota Komisi III DPRD Paser Lim Eddy Hartono menyampaikan beberapa catatannya terkait pelanggaran beberapa oknum PNS. Ia menyinggung ada oknum camat yang seharusnya mendapat teguran atau tindakan dari panwaslu karena tidak bersikap netral.
“Mengapa kita sebut camat ini terlibat? Karena ia menghadiri kampanye salah satu calon saja, sedangkan saat kampanye calon lainnya yang justru masuk wilayahnya, camat tersebut tidak hadir. Inilah yang menimbulkan anggapan kalau camat tersebut tidak netral,” terang politikus Partai Gerindra itu.
Menjawab sorotan dari DPRD Paser, Komisioner Panwaslu, Divisi Pengawasan Syamsu Rais menjelaskan, pihaknya mengimplementasikan dua strategi panwaslu dalam Pilkada Paser yakni tindakan pencegahan dan penindakan.
Saat ini pihaknya berusaha melaksanakan kedua strategi tersebut. “Untuk penindakan, kami sudah menindaklanjuti sejumlah laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran kampanye. Nanti jika memang diperlukan buktinya, silakan ke kantor Panwaslu, kami akan tunjukkan berkasnya,” tutup Syamsu Rais.

 

Thu, 29 Oct 2015 @10:42
Tags: humasdprd


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip
pengunjung

widgets
Buku Saku DPRD Kab.Paser

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved