Pandangan Fraksi PDI Perjuangan pada Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2014

image

TANA PASER – Pada rapat paripurna terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 di DPRD Paser, Kamis (6/8), Fraksi PDI Perjuangan memberikan banyak catatan. Diketahui, fraksi tersebut juga telah menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Paser dari BPKP.

 

Disampaikan oleh Muhammad Saleh, fraksi tersebut meminta agar catatan yang diberikan mendapat perhatian oleh pemkab sebagai pihak yang menguasai, menggunakan, dan menjalankan anggaran.

 

Disebutkan Saleh, catatan pertama mengenai jalan negara yang seharusnya dibiayai melalui anggaran APBN. Dia menyebut, seharusnya tidak dipaksakan memperbaiki menggunakan dana APBD. Hal itu untuk meminimalisasi pembiayaan yang memang menjadi porsi APBD Paser.

 

“Terkait permasalahan lahan SMK 3 Tana Paser, mestinya pemkab tidak terburu-buru membayar sesuai putusan dan menjadi beban APBD. Jika hal tersebut dilakukan, dikhawatirkan berpotensi melanggar hukum yang sistematik,” ucap Saleh.

 

Dia juga menegaskan, pemkab tidak lagi membangun apapun di atas tanah yang bersengketa.

 

Selain itu, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan rumah layak huni (RLH), banyak yang tidak sesuai peruntukannya.  “Ini terbukti dengan temuan-temuan yang tidak sesuai dengan harapan. Semestinya semua proses dicermati agar asas tujuan bisa tepat sasaran,” ujarnya

 

Terakhir, terkait kelebihan-kelebihan pembayaran pada paket-paket fisik agar dilakukan komunikasi intens terhadap kontraktor. Sehingga dana tersebut bisa kembali ke kas daerah

Fri, 14 Aug 2015 @08:09
Tags: humsdprd


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip
pengunjung

widgets
Buku Saku DPRD Kab.Paser

hari ini

Powered by Calendar Labs

 

jam

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER · All Rights Reserved