Pandangan Fraksi Demokrat Dalam Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2014

image

TANA PASER – Rapat paripurna terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 digelar di ruang rapat Paripurna kantor DPRD Kabupaten Paser, Kamis (6/8) lalu. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada pemerintah Kabupaten Paser karena mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Namun, karena dalam proses perjalanan realisasi anggaran dan proses riil di lapangan terdapat banyak kendala-kendala yang ditemui oleh DPRD.

 

Masing–masing fraksi menyampaikan pendapat akhir. Dari fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa hal yang menjadi koreksi dan perhatian serius yang dapat dicermati dalam proses pelaksanaan penataan pengelolaan keuangan dan realisasi belanja kas pada APBD.

 

Hendrawan Putra mewakili fraksi Demokrat menyampaikan beberapa kritikan terkait proses pembangunan Bandara Tana Paser yang terdapat kelebihan pembayaran cukup signifikan. Sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

 

“Hal ini menurut fraksi kami tidak lain adalah keteledoran pengawas dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Red) dalam menjalankan tugasnya,” tegas Hendra.

 

Ditambahkannya, ada juga sistem pelayanan rumah sakit yang telah menggunakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun asas manfaatnya belum maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Paser.

 

“Terbukti selalu banyak keluhan masyarakat terhadap tidak maksimalnya fasilitas yang digunakan RSUD Panglima Sebaya tersebut. Mulai dari obat-obatan yang seharusnya diberikan gratis, namun faktanya masyarakat masih saja diminta untuk membeli di apotek di luar rumah sakit,” bebernya.

 

Harapannya, ke depan RSUD Panglima Sebaya tersebut dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan DPRD terkait instruksi dari hasil temuan LHP BPK. Hal ini selalu terulang di setiap tahun. Oleh karenanya tindakan serius selalu terus dilakukan DPRD untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan.

 

Selain itu masih ada permasalahan lain, yakni pengelolaan Hotel Sadurengas oleh Pemerintah Kabupaten Paser dari sisi pemanfaatan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

 

“Hal inilah yang sebenarnya menjadi perhatian penting DPRD agar ke depannya membangun infrastruktur sesuai dengan asas manfaat dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser,” imbuhnya.

 

Jalan negara yang seharusnya pembiayaannya dibebankan pada anggaran APBN agar kiranya tidak lagi dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten Paser. Seperti proyek-proyek tahun jamak, multi years Tanah Priuk, Jalan Noto Sunardi, dan jalan  jalur dua Kecamatan Kuaro.

 

“Terakhir ialah terkait pengangkatan Direksi Perusda Daya Prima yang tidak sesuai peraturan daerah. Padahal seharusnya melalui beberapa tahapan dan mekanisme seperti fit and proper test dari DPRD,” kata Hendra.

Fri, 14 Aug 2015 @08:01
Tags: humasdprd


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 HUMAS DPRD PASER | membangun paser untuk semua · All Rights Reserved